Demokrasi Liberal dan Kebijakannya Pada Ekonomi Indonesia

Dalam sejarah, banyak sekali masa pemerintahan yang sudah terjadi, yang mana itu berhubungan erat dengan perkembangan ekonomi Indonesia, salah satunya masa demokrasi liberal.

Masa demokrasi liberal adalah masa ketika sistem politik dipegang oleh banyak partai sehingga berpusat pada parlemen yang mana itu bersifat melindungi hak individu dari kekuasaan pemerintah secara konstitusi.

Dianut oleh Indonesia pada tahun 1949-1959, telah tercipta banyak kebijakan secara ekonomi yang pada masa itu.

Beberapa Kebijakan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal adalah salah satu masa di mana Indonesia mengenal sistem pemerintahan parlementer yang mana ada kabinet di dalamnya yang mana sistem pemerintahannya menjunjung tinggi individual dan aspirasi rakyat.

Seperti masa-masa lainnya, pada masa demokrasi liberal ekonomi di Indonesia pun diatur oleh kebijakan-kebijakan yang tercipta di era itu dengan menyesuaikan kondisi yang ada.

Berdasarkan hal itu, lantas apa sajakah kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal di Indonesia? Untuk mengetahuinya, mari simak seluruh pembahasannya lewat penjelasan-penjelasan berikut ini:

1. Gunting Syafruddin

Muncul pada 20 Maret 1950, kebijakan gunting syafruddin adalah salah satu kebijakan masa demokrasi liberal yang bertujuan mengatasi defisit anggaran yang terjadi di masa itu.

Isi dari kebijakan gunting syafruddin atau dikenal sebagai sanering ini adalah melakukan pemotongan nilai uang pada semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas hingga menjadi setengahnya saja.

Dengan adanya kebijakan yang demikian, diketahui bahwa tujuan tersebut tercapai yang mana defisit anggaran sebesar Rp 5,1 miliar bisa teratasi sehingga jumlah uang yang beredar pun bisa berkurang juga.

2. Nasionalisasi De Javasche Bank

Kebijakan ekonomi nasionalisasi de javasche bank adalah kebijakan di mana bank yang sebelumnya milik Belanda ini dijadikan sebagai milik Indonesia sepenuhnya.

Dengan melakukan ini, Indonesia bisa lebih leluasa dalam mengatur kebijakan ekonomi serta moneter masyarakat, meningkatkan pendapatan, biaya ekspor diturunkan, dan melakukan penghematan secara drastis.

Kebijakan ini terjadi pada tahun 1951 yang mana inilah yang jadi cikal bakal terbentuknya Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral NKRI sampai sekarang.

3. Sistem Ekonomi Alibaba

Sistem ekonomi Alibaba adalah kebijakan di mana pengusaha-pengusaha Tionghoa wajib untuk melatih tenaga kerja pribumi untuk punya kualifikasi dengan imbalan mereka akan dapat bantuan kredit dan lisensi oleh pemerintah.

Kebijakan ekonomi Indonesia yang diprakarsai oleh Menteri Perekonomian, Iskaq Tjokrohadisurjo ini ternyata mengalami kegagalan dalam prosesnya meski tujuan awalnya sangatlah bagus.

Alasan di balik kegagalannya adalah banyak pengusaha pribumi yang malah mengalihkan usahanya kepada mereka yang non-pribumi, serta penggunaan kredit yang awalnya buat tujuan produksi malah digunakan untuk konsumsi.

4. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) adalah kebijakan ekonomi yang terbentuk karena kabinet yang kerap berganti membuat pembangunan tersendat sebab hanya mengurusi persaingan politik.

Disetujui oleh DPR pada 11 November 1958, pembangunan yang dilakukan saat adanya kebijakan ini direncanakan untuk tahun 1956-1961 dengan dana yang jadi anggarannya adalah sebesar Rp 12,5 miliar.

Meski dirancang dengan matang, namun ternyata kebijakan ini tidak dapat dilanjutkan sebab pada masa-masa itu muncul depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat yang mana itu mempengaruhi perekonomian negara-negara, salah satunya Indonesia.

Itulah dia beberapa kebijakan ekonomi Indonesia yang pernah ada di masa demokrasi liberal. Jika hendak berbagai fakta dan informasi lainnya seputar ekonomi, tunggu terus artikel-artikel selanjutnya, ya! Semoga bermanfaat!